Pajak dalam bisnis ritel
Taukah kamu jika
pajak juga ada bisnis ritel??
Sebelum di bahas
saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pajak dalam bisnis ritel, pajak bisnis
ritel atau dapat di katakan pajak e-commerce online retail merupakan salah satu
dari 4 model bisnis yang dikenakan pajak sesuai dengan surat edaran direktur
jendral pajak nomor SE/62/PJ/2013
tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi bisnis ritel.
PAJAK E-COMMERCE ONLINE RETAIL
Pemerintah
menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi e-commerce
dan transaksi perdagangan dan/atau jasa lainnya. Berdasarkan proses bisnis dan
revenue model, maka transaksi e-commerce terbagi atas empat model bisnis
e-commerce, yaitu online marketplace, classified ads, daily deals dan online
retail.
Online Retail
adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara
Online Retail kepada pembeli di situs Online Retail .
I. PAJAK
PENGHASILAN (PPH) E-COMMERCE ONLINE RETAIL
Berikut ini adalah
ketentuan atas objek pajak, subjek pajak, dasar hukum, tarif,
pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan e-Commerce Online Retail :
Objek Pajak
Penghasilan dari
penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek PPh. Apabila
penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek
pemotongan/pemungutan PPh, maka wajib untuk dilakukan pemotongan/pemungutan
PPh.
Subjek Pajak
Orang pribadi atau
badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan
jasa. Penjual barang atau penyedia jasa dalam contoh proses bisnis Online
Retail adalah Penyelenggara Online Retail.
Dasar hukum
Pasal 4 ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26
Undang-Undang PPh.
Tarif
Untuk pihak
Penyelenggara Online Retail (sekaligus Merchant) sebagai penjual barang atau
penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final,
tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihitung
dari:
1. Penghasilan
bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); atau
2. Penghasilan
neto dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
Undang-Undang PPh dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Pemotongan/Pemungutan PPh
Apabila pembeli
barang atau pengguna jasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang
ditunjuk sebagai pemotong/pemungut PPh, maka pembeli barang atau pengguna jasa
tersebut wajib melakukan pemotongan/pemungutan PPh dengan tarif dan tata cara
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Komentar
Posting Komentar