Pajak dalam bisnis ritel

Taukah kamu jika pajak juga ada bisnis ritel??
Sebelum di bahas saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pajak dalam bisnis ritel, pajak bisnis ritel atau dapat di katakan pajak e-commerce online retail merupakan salah satu dari 4 model bisnis yang dikenakan pajak sesuai dengan surat edaran direktur jendral pajak  nomor SE/62/PJ/2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi bisnis ritel.
 PAJAK E-COMMERCE ONLINE RETAIL
Pemerintah menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi e-commerce dan transaksi perdagangan dan/atau jasa lainnya. Berdasarkan proses bisnis dan revenue model, maka transaksi e-commerce terbagi atas empat model bisnis e-commerce, yaitu online marketplace, classified ads, daily deals dan online retail.
Online Retail adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara Online Retail kepada pembeli di situs Online Retail .

I. PAJAK PENGHASILAN (PPH) E-COMMERCE ONLINE RETAIL
Berikut ini adalah ketentuan atas objek pajak, subjek pajak, dasar hukum, tarif, pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan e-Commerce Online Retail :
Objek Pajak
Penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek PPh. Apabila penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek pemotongan/pemungutan PPh, maka wajib untuk dilakukan pemotongan/pemungutan PPh.

Subjek Pajak
Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa. Penjual barang atau penyedia jasa dalam contoh proses bisnis Online Retail adalah Penyelenggara Online Retail.
Dasar hukum
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh.
Tarif
Untuk pihak Penyelenggara Online Retail (sekaligus Merchant) sebagai penjual barang atau penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihitung dari:

1. Penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); atau

2. Penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang PPh dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).



 Pemotongan/Pemungutan PPh

Apabila pembeli barang atau pengguna jasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut PPh, maka pembeli barang atau pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan/pemungutan PPh dengan tarif dan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kisahku seorang syarifah

manajemen strategi untuk pemasaran ritel